REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai NasDem menolak pembentukan panitia khusu (Pansus) terkait penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan kabut asap. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny Platte menilai Pansus Asap hanyalah pencitraan belaka.
"Itu (Pansus Asap) memang dagelan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).
Johnny mengatakan, DPR seharusnya mendukung upaya konkret penanggulangan asap. Hingga kini, hampir seluruh kekuatan terkait penanggulangan bencana berfokus pada pemadaman titik-titik api.
Bahkan, sampai-sampai Presiden berkantor sementara di Palembang, Sumatra Selatan, sebagai salah satu provinsi yang terpapar asap. Ia mengklaim, Pansus nantinya justru akan merepotkan kinerja penanggulangan konkret asap di lokasi.
Misalnya, kepala-kepala daerah terdampak asap justru dipanggil ke Jakarta hanya untuk memenuhi panggilan Pansus. Padahal, keberadaan mereka di daerah lebih diperlukan.
"Nah DPR ini sekarang mau bikin Pansus, tarik pejabat-pejabat dari daerah lokasi ke Jakarta, rapat di ruangan ber-AC, tinggalkan rakyat yang napasnya sesak itu. Itu (Pansus) kan dagelan," katanya.
Sejumlah anggota legislatif yang berseberangan dengan Nasdem beralasan, Pansus Asap akan bermanfaat dalam menguak dalang intelektual dan bisnis di balik bencana asap.
Apalagi, belum lama ini Menko Luhut Binsar Panjaitan enggan membeberkan kepada publik nama-nama perusahaan yang disangka membakar lahan secara sengaja.
"Kalau itu, masalah hukum, jangan dibawa ke politik. Tangkap mereka, bawa ke pengadilan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika