REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Chairul Muna menyatakan penolakannya terhadap rencana pembentukan pansus Asap. Menurutnya, persoalan asap ini cukup diawasi oleh Komisi VIII, yang selama ini selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan BNPB.

''Pandangan kami tidak perlu (pansus asap). Pemerintah sudah berupaya keras dan kami juga bermitra dengan BNPB,'' kata Chairul saat dihubungi Republika, Jumat (30/10).

Chairul mengatakan pemerintah dan BNPB sudah sudah bergerak. Bahkan hujan sudah mulai turun dibeberapa daerah. Dampaknya, penurunan hotspot mulai terlihat, meski kadar ISPU masih dalam kategori bahaya.

''Kenapa mau dibentuk. Kita bicara sama Siti Nurbaya, kalau sering dipanggil, malah menghambat kerja pemerintah,'' ujar anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Mengenai pengungkapan terhadap perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran lahan dan hutan, ia mengaku hal itu sedang dipertimbangkan. Karena selama ini baik Menteri LHK maupun Menkopolhukan, masih enggan untuk membongkar nama-nama perusahaan itu.

''Kalau tidak rasional kepada mesti didukung, kita berusaha bekerja maksimal,'' jelasnya.

Chairul juga meminta izin konsesi pembukaan lahan harus dihentikan total. Meski, Menteri LHK mengungkapkan sudah ada izin perusahaan yang dicabut yaitu sebanyak tujuh perusahaan.

Meski, Chairul mengakui BNPB kadang-kadang tidak bisa menangani persoalan, dan belum bekerja maksimal, meski sudah dua kali pergantian pimpinan. Namun, hal itu bukan berarti melegitimasi DPR untuk membentuk pansus asap.

''Kita evalusi di dalam komisi saja. Kalau dibentuk malah merepotkan kerja. Pokoknya dari Nasdem seperti itu. Lalu nanti kita kaji kembali bagaimana agar kebakaran tidak terjadi lagi,'' ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika