REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Greenpeace Indonesia menyerukan agar industri perkebunan segera menanggulangi serta mengendalikan krisis asap dan kebakaran hutan dengan menerapkan langkah-langkah penanggulangan. Analisis Greenpeace Indonesia menemukan penggundulan hutan dan pengeringan lahan gambut merupakan akar masalah dari krisis kabut asap dan kebakaran hutan.

Greenpeace Indonesia menilai, rencana Presiden Joko Widodo untuk melindungi lahan gambut melalui peningkatan tata kelola dan penegakan hukum dinilai sejalan dengan temuan ini. “Sudah jelas bahwa kabut asap dan kebakaran hutan berakar dari puluhan tahun kerusakan hutan dan lahan gambut oleh perusahaan bubur kertas dan kelapa sawit," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Teguh Surya, di Jakarta, Kamis (29/10).

Teguh menilai, bencana yang sama akan terus terjadi sampai pada saatnya perusahaan menghentikan perusakan. Menurutnya, saat ini sudah saatnya pebisnis menunjukan upaya serius untuk bekerja sama mencegah kebakaran hutan dengan cara menghentikan pengrusakan dan melindungi hutan hujan serta lahan gambut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Greenpeace Indonesia mengindikasikan, jumlah titik api paling banyak berada pada konsesi Asia Pulp & Paper (APP). Menurut teguh, situasi ini tidak mengherankan karena APP mempunyai total luas konsesi terbesar dengan warisan deforestasi yang besar, terutama di Sumatera bagian selatan, wilayah konsentrasi kebakaran hutan.

Selain itu, APP juga adalah satu-satunya perusahaan yang telah mempublikasikan peta akurat mengenai  konsesi-konsesi mereka, termasuk para pemasok mereka. "Perusahaan lain perlu dengan sukarela mengungkapkan data dan informasi yang sama agar data kebakaran hutan dapat diketahui publik, dan dapat menggambarkan betapa buruknya situasi kabut asap yang terjadi di seluruh perkebunan," tambah Teguh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika