REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini bukan berasal dari sebuah ancaman perang melainkan ancaman ekonomi.

"Ancaman sebenarnya berupa ancaman ekonomi bukan ancaman geografis. Oleh karena itu kenapa pemerintah tidak membuat regulasi mendorong anak muda menjadi pengusaha muda," kata Ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia dalam acara Forum Dialog HIPMI di Jakarta, Kamis (29/10).

Bahlil menyatakan bahwa mereka sudah berbicara kepada Menhan perihal konsep bela negara tersebut, tetapi pandangan HIPMI tidak digubris.

"Kami beberapa moment sudah bicara ke Menhan baris berbaris itu tidak penting bagi masyarakat, yang penting itu kesejahteraan," ujarnya.

Data diperolehnya, jumlah pengusaha muda saat ini baru menyentuh angka 1,4 persen dari total penduduk. Jumlah itu tentunya dianggap masih kurang. Sebab, idealnya Indonesia memiliki 2 persen pengusaha muda.

Ia berharap pemerintah lebih menitik beratkan pada pengembangan pengusaha muda Indonesia dibanding dananya digunakan untuk merekrut orang-orang yang tidak berkompeten di bidang ekonomi.

Bahlil menilai, jika hanya sedikit pemuda akan menjadi wiraswasta maka menimbulkan pengangguran intelektual. Kondisi ini mengancam mahasiswa dari kampus seluruh tanah air.

"83 persen mahasiswa memilih jadi karyawan. Anak muda itu agen perubahan, artinya siap-siap mahasiswa ini akan menjadi pengangguran intelektual. Seluruh kampus dari Aceh sampe Papua menjadi penghasil sampah intelektual," katanya.

Dalam Forum Dialog HIPMI tersebut hadir juga M. Arief Rosyid (Ketum PB HMI), Ferry Joko Juliantono (Waketum DPP Gerindra), Amung Ma'mun (Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi Pemuda dan Olahraga Kemenpora), Kolonel Edy Yulianto (Perwakilan Menteri Pertahanan dan Keamanan) dan Pengusaha Muda M. Hadi Nainggolan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika