REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Proses penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) belum sepenuhnya berjalan mulus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah melaporkan adanya dugaan pemotongan anggaran untuk keperluan pemilu Desember 2015.
Pejabat Gubernur Sulut, Sony Sumarsono mengatakan, berdasarkan kesepakatan awal anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada di Minahasa Utara sebesar Rp 19,4 miliar. Pemerintah kabupaten telah mencairkan bertahap sebesar Rp 14 miliar.
“Masih ada Rp 5 miliar lagi tertahan. Namun itu sudah disetujui dewan,” kata Sony usai melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo ke KPU Provinsi Sulut di Manado, Kamis (29/10).
Ini adalah kunjungan kedua pejabat eselon I Kemendagri itu ke KPU. Mula-mula, tidak pernah ada laporan terkait masalah pencairan uang untuk Pilkada. Namun pada pertemuan kedua ini, kata Sony, ia baru memperoleh keluhan dari KPU kalau anggaran mereka tertahan di kabupaten.
Ia berjanji segera menyelesaikan persoalan ini dalam kurun waktu 1x24 jam. Usai mendapat kabar itu, Sony sendiri langsung menanyakan hal ini kepada Sekda Kabupaten Minahasa Utara, Sandra TP Moniaga. Tanggapan dari pejabat tingkat dua itu justru mengherankan.
“Katanya ini ada kesalahan ketik oleh staff,” ungkap Sonny menirukan perbincangan tadi dengan Sandra.
Padahal, belum lama ini, ia juga berkomunikasi dengan Bupati Sompie Singal terkait dana pilkada. Menurut Sony, tidak ada masalah sedikitpun dilaporkan. Apalagi terkait soal keuangan penyelenggaraan pemungutan suara di daerah tersebut pada Desember besok.
“Bupati beda bilangnya. Kata dia, semua beres, aman. Tidak ada masalah,” ujar dia menambahkan.
Provinsi ini akan mengadakan pilkada pada 7 kabupaten kota dan provinsi akhir tahun nanti. Menurut dia, semua daerah relatif berjalan lancar. Pihaknya, baru memperoleh kabar negatif di wilayah Minahasa Utara siang tadi. Hanya daerah tersebut yang diinfokan bermasalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika