REPUBLIKA.CO.ID, NIAS SELATAN -- Anggaran Pilkada tahap dua dan tiga yang belum dicairkan membuat tahapan Pilkada di KPU Nias Selatan sedikit mengalami kendala. Komisioner KPU Nias Selatan Edward Duha mengatakan, belum ada kepastian kapan anggaran akan dicairkan. Padahal tahapan Pilkada harus terus berjalan berikut dengan segala keperluannya yang tentu membutuhkan dana.
"Tadi siang kami kembali mengirim surat ke Pemda untuk segera mencairkan. Ini sudah tidak bisa ditoleransi. Di penghujung (tahapan) ini sangat mempengaruhi program-program kami di Nias Selatan," kata Edward kepada Republika.co.id, Kamis (29/10).
Menurut Edward, belum ada alasan jelas yang diberikan Pemda terkait belum cairnya anggaran Pilkada. Akibat terlambatnya pencairan tersebut, ia mengatakan, segala hal yang berhubungan dengan pembayaran jadi terganggu.
Misalnya, dalam hal pengadaan barang. Edward mengklaim, pihak penyedia memang mengerti dengan keadaan KPU Nias Selatan yang anggarannya sudah menipis. Namun, jika pembayaran terus tertunda, maka menjadi beban tersendiri karena dikhawatirkan akan mengganggu citra KPU.
"Pengadaan sudah beres, APK (Alat Peraga Kampanye), ABK (Alat Bahan Kampanye), semua. Namun dalam penyelesaian keuangannya belum karena tertunda akibat ini. Kurang lebih satu bulan tertundanya. Takutnya kita nggak dipercaya lagi," ujarnya.
Begitu pun dengan pembayaran honorarium kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang juga tertunda. Beruntung, Edward mengklaim, setelah diberi pemahaman, seluruh PPS dan PPK dapat mengerti.
Ia menambahkan, meski pencairan tertunda, namun tidak ada dana pribadi yang digunakan. Hal tersebut, lanjutnya, untuk menghindarkan campur tangan pribadi dalam kebijakan yang dapat menyebabkan kerepotan nantinya.
"Harapan kami super cepat lah dicairkan karena kan waktu berjalan terus. Ini sangat mengganggu kegiatan-kegiatan ke depan. Kan ada juga agenda yang tidak terjadwal harus kita ikuti," kata Edward.
Ikuti Whatsapp Channel Republika