REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 masih alot. Padahal, batas waktu pengesahan harus diketok Jumat (30/10) besok.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menuturkan, tarik menarik kepentingan sebenarnya sudah diprediksi sejak awal. Khususnya sejak pemilihan presiden 2014 lalu. Partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) berada di barisan oposisi, sementara partai-partai pemerintah berada di barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Tarik-menarik kepentingan ini sudah kami prediksikan sejak pilpres," kata Hendri Satrio kepada wartawan, Kamis (29/10).
Pada pembahasan APBN-P 2015, dua kubu relatif adem karena masih menyesuaikan program kerja dari pemerintahan sebelumnya. Memasuki 2016, program kerja pemerintahan baru sudah ‘murni’ realisasi atas janji-janji Jokowi-JK pada masa Pilpres 2014. Sebab itu dua kubu dengan berbagai pertimbangan masing-masing mengkritisi RAPBN 2016.
Menariknya, dalam pengamatan Hendri, tarik menarik kepentingan dua kubu kali ini menjadi bias. Sebab, setahun pemerintahan Jokowi-JK ada penilaian negatif terhadap kinerja pembantu presiden di Kabinet Kerja.
Lebih lanjut Hendri juga menyinggung instruksi yang dikeluarkan Fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang melarang anggotanya keluar kota pekan lalu. Diduga Hendri karena menyangkut pembahasan RAPBN 2016 yang dikhawatirkan deadlock dan berujung pada pengambilan suara terbanyak atau voting.
"Ini semakin jelas, bahwa ada keinginan-keinginan dari pemerintah yang tidak bisa diakomodir," katanya.
Sementara itu, pembahasan RUU Tax Amnesty yang sampai sekarang tidak ada kejelasan apabila dirunut ke belakang berasal dari Komisi XI. Apabila dirunut lagi kelihatan bagaimana penolakan yang disuarakan anggota dari Fraksi PDI Perjuangan.
"Tax Amnesty ini walaupun kelihatannya diusung KMP, padahal itu sebenarnya Komisi XI. Dan di Komisi XI itu paling yang kenceng menolak itu PDIP. RAPBN 2016 ini tarik-menariknya juga ke infrastruktur, PMN, dan memang sosok Rini jadi sangat kontroversial. Ada beberapa proyek-proyek beliau yang dianggap kontroversial. Ini ujian pertama pemerintahan Jokowi di politik anggaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika