REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor sementara di wilayah terdampak asap, Kamis (29/10). Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan moral bagi para korban yang terkena dampak kabut asap di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Namun, hal sebaliknya ditunjukkan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.

Puan dikritik karena tidak pernah hadir di wilayah terdampak asap. Absennya putri Megawati Soekarno Putri ini menuai cibiran dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengatakan ketidakhadiran Puan di tengah korban asap dinilai sebagai bentuk tak memiliki empati. Padahal, beberapa Menteri sudah meluangkan waktunya untuk menyambangi langsung lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan korban terdampak asap.

Desmond pesimistis Puan bersedia turun langsung ke lapangan dan bertemu dengan korban terdampak asap di Sumatra atau Kalimantan. “Ibu Puan cucunya Soekarno, anaknya Megawati yang pernah Presiden, mana dia mau turun yang berisiko kesehatan, kalau di sana kan enggak cantik lagi,” kata Desmond di kompleks parlemen Senayan, Kamis (29/10).

Desmond menambahkan, apa yang dilakukan Puan dengan absen dari wilayah terdampak asap sangat disayangkan. Menurut dia, hal itu tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin. Terlebih, posisi Puan sebagai Menteri PMK sangat erat hubungannya dengan manusia Indonesia serta budayanya. Puan dinilai lebih mementingkan urusannya sendiri.

Padahal, kalau didasarkan hati nurani, kata dia, seharusnya Puan hadir di tengah korban asap untuk memberi dukungan moral. Bahkan Presiden Jokowi sudah menunjukkan sikap seperti itu. Namun, apa yang dicontohkan Jokowi seperti tidak ada artinya untuk putri dari proklamator Indonesia ini. 

“Ini bicara tentang nurani dan moral,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika