REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri mengatakan sistem pengupahan dengan formula baru merupakan win-win solution, yang bisa memberikan perlindungan untuk semua pihak.
Formula pengupahan baru diklaim mampu melindungi pekerja agar tidak jatuh ke dalam upah murah atau mencegah pengusaha membayar sesukanya.
Formula pengupahan baru juga diyakini bisa melindungi mereka yang belum bekerja agar bisa bekerja, dan melindungi dunia usaha agar bisa berkembang dan memperbanyak lapangan kerja.
"Kalau upah minimum digenjot lewat demo-demo dan dipolitisasi terus menerus, yang rugi adalah para pekerja itu sendiri dan para pencari kerja yang masih menganggur," ujarnya.
Menurutnya, kenaikan upah yang tidak rasional, tidak mempertimbangkan kemampuan membayar dari perusahaan, dan penuh ketidakpastian justru akan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Industri akan tertekan dan pada gilirannya akan mempersempit lapangan kerja.
"Kalau upah digenjot dengan dipolitisasi terus menerus, kasihan buruh malah bisa jadi korban karena PHK akan makin banyak," ucapnya.
Ia melanjutkan, yang belum bekerja pun akan semakin susah dapat pekerjaan karena industri tertekan dan lapangan kerja menyempit. Hanif berharap buruh tidak perlu turun ke jalan memperjuangkan kenaikan upah minimum.
"Selain membuang energi buruh dan energi komponen masyarakat yang lain, gerakan turun ke jalan justru menunjukkan terjadinya politisasi dari gerakan buruh," jelasnya.
Menurutnya, yang mesti diperjuangkan serikat pekerja bukanlah upah minimum, melainkan upah layak melalui penerapan struktur dan skala upah. Caranya yakni dengan meningkatkan intensitas dan kualitas dialog sosial di perusahaan. Itulah kenapa serikat pekerja harus kuat di perusahaan, bukan di jalanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika