REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia saat ini terus memperbaiki iklim usaha di dalam negeri antara lain dengan deregulasi sejumlah aturan investasi dan perdagangan.
"Langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan mengeluarkan atau merevisi sejumlah peraturan yang menghambat serta menyederhanakan prosedur dan menghilangkan hambatan yang tidak penting dalam proses perizinan," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengemukakan itu diawal sambutannya pada acara pertemuan dengan fund managers dari seluruh Amerika Serikat di Willard Intercontinental Hotel, Washington DC, Selasa (27/10) sore waktu setempat atau Rabu (28/10) pagi waktu WIB.
Dijelaskan Kepala Negara, birokrasi yang menghambat sudah seharusnya dihilangkan. Kemudahan berusaha di Indonesia kini menjadi salah satu prioritas. Presiden mengatakan sebelum memasuki dunia politik, dirinya adalah seorang pengusaha furniture berorientasi ekspor selama 22 tahun. Saat menjadi pengusaha, seorang Jokowi sangat membenci red tape dan melanggar peraturan.
"Sebagai seorang pengusaha, pengiriman tepat waktu, harga yang kompetitif, dan kualitas tinggi adalah hal yang penting," ucap Presiden.
Kini sebagai seorang Presiden, seorang Jokowi memiliki prioritas menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi investor, baik investor domestik maupun internasional. "Kami terus memperbaiki iklim investasi yang telah menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan, termasuk menyederhanakan prosedur dan menghapus revoking ketidakpastian," tutur Presiden.
Lebih lanjut Presiden mengatakan salah satu yang dibicarakan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kemarin adalah keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalam "the Trans-Pacific Partnership" (TPP). "Ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk melakukan perubahan dan memodernisasi di bidang ekonomi," ujar Jokowi.
Menurut dia, saat ini Indonesia tidak lagi sekadar menjaga agar fundamen perekonomian yang antara lain menjaga defisit fiskal tidak melebihi 3 persen dari GDP, dan independensi bank sentral dalam menjaga stabilitas harga.
Indonesia juga kini mulai bergerak untuk lebih memperhatikan sektor swasta, baik dalam maupun asing yang sudah menyumbang sekitar 40-50 persen GDP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika