REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali berembus kencang akhir-akhir ini. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku pihaknya tidak terlalu ambil pusing jika Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle. Ia pun menegaskan sikap Nasdem yang masih dipegang sejak awal, yakni mendukung penuh pemerintahan tanpa mengharap apapun.

"Reshuffle kabinet itu urusan presiden. Udah jelas saya bilang, koalisi tanpa syarat. Begitu dia ngomong, sudah bersyarat dia," kata Paloh usai acara Temu Kader dan Apel Siaga Pemenangan Pilkada Se-Sumatra Utara di Medan, Selasa (27/10).

Meski begitu, Paloh mengaku tidak mempermasalahkan jika Jokowi kembali memberi jabatan kepada kader Nasdem dalam kabinetnya. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Nggak ada masalah. Semua kader itu apa yang kita anggap terbaik. Itu kan hak prerogatif presiden. Masyarakat juga berhak menilai. Nasdem ini moderat saja cara berpikirnya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai adanya isu penggantian Jaksa Agung Prasetyo, Paloh justru balik bertanya pada awak media. "Siapa yang bilang wacana pergantian itu?" kata Paloh.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menyarankan Jokowi untuk mencopot Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung jika reshuffle jilid II benar dilakukan. ICW menilai mantan politikus Nasdem itu tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. 

Paloh pun menyerahkan kembali penilaian tersebut kepada LSM antikorupsi itu. "Terserah pada ICW, terserah pada Presiden," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika