REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Dr James Adam menilai Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, dalam setahun pemerintahannya belum berjalan sama sekali.
"Saya melihatnya tidak berjalan sama sekali. Padahal ini merupakan program unggulan yang direncanakannya saat kampanye waktu itu," katanya, Selasa (27/10).
James mengatakan Program Tol Laut itu merupakan konsep yang sangat bagus yang menjadi rencana dari Jokowi sendiri dalam menyukseskan Indonesia Negara Maritim.
Namun dalam perjalanan, apa yang direncanakan tersebut belum berjalan maksimal. Menurut James, dalam praktiknya tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan, karena memang untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta dalam hal perhubungan laut.
"Kalau hanya berharap dari Pelni saja tidak akan cukup. Pemerintah juga perlu meminta bantuan dari pihak swasta, namun kendalanya saat ini bagaimana dengan operasi cost-nya apakah pemerintah bisa membiayai operasi cost-nya pihak swasta, itu yang perlu dipertimbangkan," katanya.
Hal lain yang menurutnya belum terlihat secara jelas dari program tersebut dikarenakan masih adanya egosentris yang dimiliki oleh setiap kementerian di Indonesia.
Menurut dia, hampir semua kementerian memiliki keterkaitan dalam hal menyukseskan Program Tol Laut itu, baik itu Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan serta beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam menyukseskan program tersebut.
"Selama ini masih ada sikap egosentris dari setiap kementerian dalam melaksanakan tugas mereka. Saya rasa setahun kepemimpinan Pak Jokowi hal ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Sikap seperti ini yang dapat mengakibatkan semua program Jokowi tidak berjalan," katanya.