REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) 2016. Penyebab penundaan pengesahan karena adanya perubahan alokasi anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2016.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan masih banyak persoalan yang menghambat pengesahan RAPBN 2016. Salah satunya soal tax amnesty yang dimasukkan pemerintah di RAPBN 2016, padahal UU tax amnesty sendiri belum selesai dibahas di DPR. Selain itu pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pun masih menjadi kendala.
Fadli menegaskan jika persoalan tersebut tak lekas diselesaikan maka sebaiknya pengesahan RAPBN 2016 ditunda, bahkan bisa kembali menggunakan APBN 2015.
"Bagaimana juga itu memang diluar konteks pembahasan APBN. Itu usulan pemerintah. Tapi di perlu perhatikan juga. Kalau nggak selesai ini saya usulkan agar ditunda aja," ujarnya, Senin (26/10).
Menyinggung soal tudingan salah satu parpol di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menyebut ada penyanderaan RAPBN 2016, Fadli mengatakan tidak ada alasan untuk menyandera APBN, sedangkan masih banyak persoalan yang belum selesai.
"Nggak ada itu. Bagaimana mau menyandera, kalau memang masih banyak masalah yang belum selesai," katanya.
Fadli justru mempertanyakan soal PMN yang anggarannya dinilai cukup besar. Menurutnya, jika pembahasan PMN belum bisa diselesaikan, maka pembahasan RAPBN sebaiknya ditunda.
"Itu soal PMN salah satu yang kita tanyakan. Kenapa nggak diarahkan ke dana desa. Kalau nggak selesai beberapa hari ke depan yaudah saya usulkan ditunda aja. Saya kira nggak akan terjadi apa-apa kalau ditunda. BUMN itu negara bukan bisnis. Sumbangan dari BUMN ke APBN berapa? Bukan sebaliknya," jelasnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyayangkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, padahal pembahasan APBN belum selesai.
"Presiden seperti nggak serius bahas APBN 2016. Kepergian ke Amerika itu nggak ada hasilnya. Nggak ada dampaknya kepada kepentingan nasional," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika