REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Desmond J Mahesa menegaskan fraksinya mendukung pembentukan Panitia Khusus Asap. Pansus dinilai memiliki peran strategis untuk mengatasi musibah kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia.

"Kami dukung (pembentukan Pansus Asap) namun masalah itu ada persoalan mendasar," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (26/10).

Dia menjelaskan, bencana itu harus dilihat kebijakan yang menyebabkannya misalnya di era pemerintahan sebelumnya memberikan izin sebebas-bebasnya kepada perusahaan. Dia menegaskan, bencana asap bukan semata-mata kejadian hari ini namun ada proses perizinan di masa lalu yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut.

"Ketua MPR saat ini, dulu menjabat Menteri Kehutanan dan kalau bicara perijinan maka harus ada moral. Masa tidak memberikan pernyataan," ujarnya.

Dia mengatakan, permasalahan kebakaran hutan harus dilihat secara proporsional yaitu mana yang dibakar perusahaan dan yang dibakar masyarakat. Menurut dia, di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Selatan masih ada tradisi masyarakat berladang pindah-pindah.

"Pengalaman saya ketika masa kecil, lahan sebelum dibakar sudah dikanalisasi atau ada sekat-sekatnya. Kita tidak melakukan pembakaran di situ," katanya.

Desmond menegaskan fraksinya tidak setuju dengan usulan beberapa pihak yang menginginkan musibah asap ditetapkan menjadi bencana nasional. Menurut dia, apabila status itu diwujudkan maka perusahaan pelaku pembakaran hutan tidak akan mengeluarkan biaya.

"Kalau ditetapkan menjadi Bencana Nasional, maka pemerintah keenakan dan pengusaha pelaku pembakaran hutan tidak mengeluarkan biaya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika