Senin 26 Oct 2015 12:08 WIB

Curhatan WNI di AS ke Jokowi: Asap Bikin Malu!

 Foto udara Bandara Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II Palembang yang tertutup kabut asap, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (23/10).
Foto: Antara/Nova Wahyud
Foto udara Bandara Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II Palembang yang tertutup kabut asap, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (23/10).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicurhati WNI di Amerika Serikat soal bencana asap yang melanda tanah air. WNI asal Sumatra Utara, Kurnia Hutapea mengaku merasa malu karena Indonesia menjadi negara sumber asap.

"Ini memalukan bangsa kita karena asap seperti kotoran sehingga bangsa kita tidak punya harga diri disudutkan oleh bangsa lain, kami seperti tidak bisa menegakkan kepala kami di sini karena sumber kotoran itu berasal dari negara kami," kata Kurnia dalam acara dialog masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden, Washington DC, Ahad (25/10) sore

Pada kesempatan itu, Presiden melakukan dialog yang dihadiri lebih dari 1.250 masyarakat dan diaspora Indonesia di AS sekaligus disiarkan secara live streaming yang bisa disaksikan langsung melalui Youtube.

Ia pun berharap Jokowi bisa bersikap tegas dan menghukum para pembakar.

Sementara itu Jokowi menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tahun ini menjadi terbesar karena disebabkan dua hal yakni el nino dan pemberian konsesi 4,8 juta hektare lahan gambut.

"Pada tahun ini jadi terbesar karena pertama ada el nino sehingga sangat kering dan karena pemberian konsesi lahan gambut 4,8 juta ha," katanya.

Ia mengatakan jika yang terbakar adalah lahan gambut maka upaya pemadaman seperti apapun tidak akan ada artinya karena meskipun di atasnya padam tapi di kedalaman 3-5 m api masih membara. Menurut dia, solusi untuk hal itu yakni membuat kanal bersekat namun untuk lahan seluas 4,8 juta ha diperlukan waktu setidaknya tiga tahun untuk membangunnya.

Saat ini pemerintah telah mencabut izin tiga perusahaan yang telah terbukti melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan serta menetapkan 154 tersangka baik dari perusahaan maupun perorangan. Presiden menyatakan perlunya kehati-hatian untuk bertindak terhadap lahan yang sudah dikonsensi karena mengandung konsekuensi hukum.

"Kalau tidak diberikan konsesi ya tidak akan kejadian sebesar ini," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement