REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CSIS melakukan survei terkait dengan kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, untuk menilai sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemeritnah. Penelitian tersebut menggunakan jumlah sample sebesar 1,183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 propinsi di Indonesia.

Hasilnya, Selama setahun pemerintahan Jokowi-JK, pada umumnya publik menyatakan ketidakpuasan pada empat bidang besar. Yakni ekonomi, hukum, politik dan maritim. Dari empat bidang utama ini, hanya bidang maritim yang relatif mendapatkan aperesiasi lebih baik dibandingkan bidang lainnya, dalam pengertian presentase mereka yang menyatakan kepuasan atas performa pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang kemaritiman lebih besar dibandingkan dengan mereka yang meyatakan ketidakpuasan.

Peneliti CSIS Arya Fernandes menjelaskan, bila ditilik lebih detail menukik pada program seperti Kartu Indonesia, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pandangan publik atas kemanfaatannya sangat positif. Sejatinya, evaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun agak sulit dilakukan karena learning curve menteri-menteri yang baru menjabat selama 12 bulan masih berlangsung. ''Pada periode setahun ini, beban terbesar ada ditangan Menko-Menko yang bertugas mengorganisasi dan memberi arahan pada kementerian yang berada dibawah koordinasinya,'' kata Arya, Ahad (25/10).

Menurut Arya, hasil survey CSIS ini menemukan bahwa publik tidak puas dengan kinerja para Menko. Hanya Menko Maritim dan Sumberdaya yang mendapat apresiasi positif. Hasil Survey Nasional CSIS ini menemukan bahwa amat penting untuk memisahkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi-JK dengan tingkat kepuasan.

Ia mengatakan, tingkat kepuasan publik yang rendah pada beberapa bidang tidak serta merta berarti bahwa publik tidak mempercayai kepemimpinan Jokowi-JK. Sebaliknya, publik amat meyakini bahwa Jokowi-JK akan bisa dan berhasil memenuhi tugasnya.

Berikut Persentase Survei CSIS Terhadap Kepuasan Kinerja Menteri Koordinator :

Bidang Ekonomi : Puas : 30 persen. Tidak Puas : 69.1 persen. Tidak Tahu : 0,8 persen.

Bidang Hukum : Puas : 51,1 persen. Tidak Puas : 45,8 persen. Tidak Tahu : 3 persen.

Bidang Politik : Puas : 40 persen. Tidak Puas : 53,8 persen. Puas : 6,2 persen.

Bidang Maritim : Puas : 59,4 persen. Tidak Puas : 32.8 persen. Tidak Tahun : 7,8 persen.

Penilaian Publik Terhadap Program Strategis Pemerintah :

Kartu Indonesia Pintar : Puas : 55,9 persen. Tidak Puas : 36,6 persen. Tidak Tahu : 7,5 persen.

BPJS Kesehatan : Puas : 73,8 persen. Tidak Puas : 23,2 persen. Tidak Tahu : 3 persen.

BPJS Ketenagakerjaan : Puas : 62 persen. Tidak Puas : 31,5 persen. Tidak Tahu : 6,4 persen.

Penilaian Publik Terhadap Kinerja Menteri Koordinator :

Menko Perekonomian : Puas : 26,6 persen. Tidak Puas : 71 persen. Tidak Tahu : 2,4 persen.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puas : 50 persen. Tidak Puas : 45,6 persen. Tidak Tahu : 4,5 persen.

Menko Politik, Hukum dan Keamanan : Puas : 42,8 persen. Tidak Puas : 52,7 persen. Tidak Tahu : 4,6 persen.

Menko Maritim dan Sumberdaya : Puas : 61,3 persen. Tidak Puas : 32,2 persen. Tidak Tahu : 6,5 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika