REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia periode 1999 - 2001, Al Hilal Hamdi menilai, pemerintah saat ini tidak punya visi yang sama soal Freeport. Dia juga menyoroti sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang menurutnya tidak paham dengan apa yang dilakukannya.

"Menteri ESDM seperti tidak paham apa yang mesti dilakukan. Dia tidak memahami cara agar pemerintah Indonesia lebih untung. Karena dari divestasi kepentingan negara bisa dijamin," kata Al Hilal  dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) bertajuk "Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport", di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Ahad (25/10).

Menteri ESDM, menurutnya, harus berkoordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Ia mengaku tidak paham mengapa kedua menteri tersebut tidak juga melakukan diskusi.

"Saya juga tidak suka Freeport harus bolak-balik negosiasi. Harus jelas, oke diperpanjangnya tapi dengan syarat yang jelas atau kalau tidak dicabut tapi ada risiko 3-4 tahun pasti akan drop," lanjutnya.

Praktisi Pertambangan ini meminta pemerintah tidak terlalu khawatir jika kontrak dengan Freeport dicabut, dan menjamin APBN Indonesia tidak akan terguncang.

Ia melanjutkan, persoalan Freeport sebenarnya sangat sederhana. Ia juga paham, Freeport butuh kepastian usaha dan hukum. "Tinggal kita maunya apa. Kalau presiden kan jelas bilang lebih banyak manfaat kepada rakyat. Yang penting pemerintah itu harus satu visi," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika