REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik UI Riant Nugroho mengatakan menginjak tahun kedua pemerintah Jokowi-JK harus mulai menata kebijakan ekonomi khususnya fiskal. Dia berharap pemberian insentif fiskal tidak diberikan kepada investor asing.
"Kebijakan fiskal pemerintah seharusnya memihak sektor industri Indonesia bukan malah memihak pada pelari uang negara (investor asing)," ujar dia kepada Republika.co.id, Sabtu (24/10).
Menurut Riant, pemerintah memfokuskan memberikan insentif fiskal pada pengusaha Indonesia. Beberapa contoh, Jokowi-JK memilih mmberikan insentif fiskal pada pengusaha tambang yang sebagian besar pemilik saham atau investornya adalah orang asing.
Kedua, insentif fiskal harus diberikan pada industri padat karya. Karena selama ini industri yang selalu gulung tikar ketika ekonomi negara goyah adalah industri padat karya.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK perlu mendorong kemajuan eksportir. Eksportir tak hanya melulu industri berbahan baku energi dan mineral.
"Seharusnya pemerintah memperkuat jaringan industri berbahan baku alam seperti pertanian, perkebunan dan kelautan bukan hanya energi dan mineral saja," ujar dia.
Saat ini ekportir berbahan baku alam kurang didorong terlihat pada sistem pengolahan bahan baku yang masih minim. Sebisa mungkin ekspor barang tidak hanya bahan baku tetapi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga mendapatkan keuntungan maksimal.
Selain mendukung industri ekspor, pemerintah tidak seharusnya keuangan negara tidak membebani rakyat. Meningkatkan anggaran belanja negara bukanlah sebuah prestasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika