Jumat 23 Oct 2015 13:24 WIB

Jokowi Diharap Mampu Realisasikan Janji Kampanye di Tahun Kedua

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Esthi Maharani
Jokowi JK
Jokowi JK

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Di tahun ke dua pemerintahan, Jokowi-JK diharapkan mampu merealisasikan segera janji-janji kampanye. Rakyat pasti akan mengapresiasi jika merasakan ada perubahan dalam kinerja pemerintahan.

"Rakyat kita cukup dewasa kok," kata Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris kepada Republika.co.id, Kamis (22/10) malam.

Fahira juga berharap Jokowi mau menyetop kabinet, menteri, atau siapapun di pemerintahan yang membuat kagaduhan dan kondisi tidak produktif.

"Rakyat sudah lelah," kata dia.

Rakyat ingin negara hadir di setiap permasalahan yang mereka hadapi.

"Perbaiki segera ekonomi, libas mafia-mafia pangan yang membuat harga kebutuhan pokok melambung," ucap Fahira.

Pemerintah juga harus mampu memberi rakyat kesempatan terutama dari sisi permodalan agar bisa berusaha sendiri. Sediakan sebanyak-banyak lapangan pekerjaan.

"Buatlah rakyat hati tentram dengan cara tidak perlu memikirkan biaya saat sakit, buat orang tua nyaman karena hukum tegas terhadap pelaku kekerasan anak, dan jadikan Indonesia negara yang menyenangkan untuk ditempati," ujar Fahira.

Hingga kini, kesenjangan sosial  antara si kaya dan si miskin semakin menganganga. Ketidakmampuan menstabilkan harga pahan pokok membuat daya beli masyarakat merosot tajam ditambah tidak mampunya pemerintah menahan laju pelambatan ekonomi. Imbas terbesar dari kondisi ini tentunya rakyat kecil.

"Hidup rakyat kecil semakin sulit karena pendapatan tidak bertambah tetapi pengularan semakin besar," katanya.

Di bidang kesra, ada dua bidang yang masih menjadi PR besar pemerintah, yaitu kesehatan dan perlindungan anak.

"Masih banyak yang harus dikejar pemerintah," ucapnya.

Pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan, transportasi maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.  Sementara banyak daerah masih temui warga yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Sementara itu, di bidang perlindungan anak, sepertinya belum ada pondasi yang kuat. Indonesia hingga saat ini sama sekali tidak mempunyai grand desain sistem perlindungan anak yang komprehensif.

"Gerakan perlindungan anak di Indonesia seperti tanpa arah dan komando," ujar Fahira.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement