REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemangkasan anggaran subsidi listrik oleh pemerintah mengundang penolakan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Di sisi lain, YLKI pun mengkritik pola konsumsi listrik masyarakat mayoritas yang masih belum bijak.

"Listrik menjadi komponen vital di masyarakat, tapi kerap menggunakannya dengan boros karena biayanya rendah," kata Ketua Umum YLKI Tulus Abadi pada Rabu (21/10). Justru ada kecenderungan masyarakat malah lebih loyal untuk menganggarkan uangnya untuk pulsa telepon genggam dan rokok.

Ketika tarif listrik naik atau subsidi dicabut, lanjut dia, kebanyakan masyarakat merasa berat, lantas protes. Di sisi lain, mereka sama sekali tidak bermasalah menyediakan uang yang biayanya tinggi untuk pulsa. Lebih tragis lagi, konsumsi rumah tangga miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) cukup tinggi, yakni Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan biaya konsumsi listrik per bulannya hanya Rp 50 ribu.

Sebelumnya, ia juga mengkritik pemerintah soal pencabutan subsidi listrik untuk sebagian konsumen PLN. Ia bahkan mencurigai langkah tersebut menjadi alat pemerintah untuk menyerahkan harga ke pasar.

Subsidi listrik, lanjut dia, bukan masalah mampu atau tidak mampu si penerima subsidi. Tapi jika semua yang menyangkut kebutuhan masyarakat diserahkan ke pasar, itu sama dengan menghilangkan peran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Jika begitu, sekalian saja bubarkan pemerintah agar yang masyarakat mandiri menyesuaikan diri dengan pasar.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika