REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Albertus Patty mendukung pembahasan revisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah.
"Setuju dibahas kembali. Dari awal pembuatannya (PBM) sebenarnya banyak yang belum setuju," ujar Albertus ketika dihubungi Republika, Selasa (20/10).
Selain itu, menurutnya, pelaksanaan PBM masih kerap menimbulkan masalah. Ia menjelaskan, ada kasus sulit membangun rumah ibadah hanya karena satu atau dua orang tidak setuju meski sudah mendapatkan persetujuan mayoritas masyarakat setempat.
Atau, ujarnya, ada kasus masyarakat setempat sudah setuju namun ada masyarakat luar daerah yang tiba-tiba datang memanas-manasi dan mengatasnamakan diri masyarakat setempat.
"Salah satu contohnya di Aceh Singkil. Masyarakat luar yang memanas-manasi padahal toleransi umat beragama di sana sudah bagus sekali," ujarnya.
Albertus menilai, dengan menggunakan PBM maka umat minoritas sulit mendirikan rumah ibadah. Ia mencontohkan, akan sulit membangun masjid di Tolikara. Ia khawatir, aturan yang ada justru memunculkan permainan mayoritas lawan minoritas. "Ada kelompok tertentu, atau politisi yang doyan bermain di isu-isu ini," ujarnya.
Albertus mengatakan, setiap jengkal tanah negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, hak beribadah sesuai dengan konstitusi harus dihormati. "Kalau memang mau diatur lebih baik buat saja dalam tata ruang atau tata wilayah daerah mana tempat-tempat yang bisa dijadikan rumah ibadah," katanya.
Albertus berpendapat, rumah ibadah tidak perlu dibatasi. Ia mencontohkan, jika di Kupang, Manado, Maluku, atau Papua sudah banyak masyarakat Islam dan memerlukan masjid, maka masjid dapat didirikan sebanyak-banyaknya.
"Rumah ibadah itu tempat mendekatkan diri pada Tuhan dan mestinya rumah ibadah itu justru mendorong orang supaya menjadi pemeluk agama yang baik," kata Albertus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika