Selasa 20 Oct 2015 02:00 WIB

Koordinasi Jokowi dengan Bawahannya Jadi Titik Terlemah

Rep: C05/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Seskab Pramono Anung (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).
Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Seskab Pramono Anung (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menyatakan Presiden Jokowi harus memperbaiki gaya koordinasi dengan menteri menterinya. Sebab selama satu tahun kepemimpinan dia, poin ini menjadi titik lemah.

"Saya ambil contoh Rizal Ramli kan sering kritik kebijakan pemerintah sendiri. Padahal dia bagian juga dari pemerintah," jelasnya saat dihubungi, Senin (19/10).

Dia menyatakan sikap seperti itu tidaklah elok. Sebab semisal tak ada kesepakatan dalam pemerintahan, harusnya dibicarakan internal. Bukan justru diumbar ke publik.

"Dari sini saya lihat Jokowi tak tegas. Justru bersikap diam saat ada menteri yang ribut ribut dengan sesama anggota kabinet," jelasnya.

Ke depan, ungkapnya, hal ini mesti diubah. Yakni Jokowi mesti menertibkan menteri di bawahnya agar tak seenak hati cuap-cuap ke publik. Sebab semuanya harus dalam satu garis komando langsung oleh presiden.

"Kan lucu menteri A bilang apa dan menteri B bilang apa. Jokowi mesti tegas dalam hal ini," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement