REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan tetap akan menyelenggarakan program bela negara meski rencana ini masih menuai pro kontra. Ditemui di komplek parlemen usai melakukan Rapat dengan Dewan, Ryamizard mengaku akan tetap menyelenggarakan program tersebut.

"Akan kita buka tanggal 22 Oktober nanti, yang mendaftar ikut juga sudah banyak," ujar Ryamizard, Senin (19/10).

Ia mengatakan program bela negara ini merupakan salah satu amanat Undang Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang mencintai negara, maka bisa saja dan berkewajiban menjaga dan membela negara.

Namun, ia memastikan hal ini bukanlah seperti konsep Wajib Militer yang marak dilakukan di berbagai negara. Ia mengatakan, konsep bela negara ini terbuka bagi siapa saja yang memang hendak turut aktif dalam membangun pertahanan negara.

"Kamu cinta gak sama negara? Ya kalau cinta itu sudah masuk bela negara," ujar Ryamizard.

Ia pun mantap melangkah untuk tetap melakukan program bela negara ini. Menurutnya, tak perlu ada aturan khusus soal program bela negara ini. Sebab, hal tersebut sudah termaktub dalam UUD 1945.

"Kalau mau dibuat aturan baru ya silahkan, tapi kan sudah diamanatkan undang undang," tambahnya.

Ryamizard pun tak masalah jika anggaran yang dialokasikan untuk program bela negara ini sedikit. Ia mengatakan, nantinya bisa dianggarkan pada tahun berikutnya. Untuk saat ini anggaran yang diprioritaskan untuk Bela Negara mendapat pasokan dana dari APBN juga dari anggaran Kemenhan sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika