REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito, menilai, agenda pembangunan yang direncanakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cenderung terlambat.
Keterlambatan ini tidak terlepas dari lamanya waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk membentuk tim yang solid di pemerintahan.
Menurut Arie, masa awal pemerintahan Jokowi-JK justru lebih diwarnai kontroversi soal pemilihan pimpinan lembaga negara dan kementerian, salah satunya adalah pemilihan Kapolri dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.
Sebelumnya, publik memang sempat bereaksi keras kala Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Kontroversi ini akhirnya justru membuat pemerintah kesulitan dalam membentuk tim yang solid guna mengakselerasi program-program pembangunan.
"Sehingga membuat banyak agenda-agenda pembangunan yang start-nya itu terlambat karena harus melakukan konsolidasi dan penataan tim," ujar Arie kepada Republika.co.id saat dihubungi, Senin (19/10).
Kendati begitu, Arie mengakui, program Nawa Cita yang diusung pemerintah Jokowi-JK sudah cukup bagus. Sejumlah program pun dianggap memiliki keunggulan, sepeti upaya pembangunan dari pinggiran dan desa.
Namun, Arie mengakui, dalam sejumlah program unggulan, seperti visi Poros Maritim Dunia, pemerintah masih mengalami kedodoran. Selain itu, ada pula penataan hubungan pusat dan daerah. Untuk hal itu, belum ada evaluasi yang signifikan dari pemerintah pusat.
"Misalnya, problem-problem dalam penataan persiapan Pilkada serentak sempat terjadi kedodoran," ujar Arie.
Tidak hanya itu, Arie menyebut, hambatan-hambatan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK justru datang dari dalam pemerintahan sendiri. Arie mencontohkan, kontroversi sikap Kementerian Hukum dan HAM dalam sengketa partai politik.
"Itu masalah-masalah yang akhirnya dialami pemerintahan Jokowi pada masa-masa awal pemerintahannya," ujar Arie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika