REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di periode pemerintahan 2014-2019. Dalam sidang yang diadakan di Istana Negara, Kamis (3/10) siang ini, Jokowi mengingatkan jajaran menterinya bahwa ada tugas yang belum bisa dirampungkan pemerintah dalam lima tahun ini.
"Alhamdulillah dalam lima tahun ini banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan," jelas Presiden dalam sambutan sidang kabinet paripurna, Kamis (3/10).
Jokowi juga melihat bahwa dalam lima tahun berjalan ini, penguatan di bidang monitoring dan pengendalian program kerja di lapangan sudah dilakukan dengan baik. Ia berharap, keandalan dalam mengeksekusi program dan menjaga efektivitas program kerja harus bisa dipertahankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Jokowi juga mengingatkan, sejak awal Kabinet Kerja terbentuk, ia selalu menekankan bahwa tidak ada visi misi menteri, melainkan yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, pesan yang kerap ia sampaikan tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang memiliki satu visi dan misi yang sama dan tidak bercabang.
Jokowi yakin sepanjang lima tahun ia memimpin telah berhasil membangun fondasi bagi arah pembangunan nasional yang merata. Pemerintahan yang ia pimpin juga dianggap berhasil melakukan reformasi fiskal sehingga APBN Indonesia bisa sehat dan mandiri. "Kita juga meletakkan fondasi bagi pembangunn Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris dalam lakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur," katanya.
Sementara dalam hal reformasi struktural, Jokowi mengakui kebijakan ini belum dijalankan secara besar-besaran. Ia berharap dalam pemerintahan lima tahun selanjutnya, reformasi struktural demi menaikkan daya saing bisa dilakukan lebih masif. Caranya dengan memangkas aturan dan prosedur yang dianggap menghambat investasi.
"Juga reformasi di bidang perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan terutama kepada masyarakat 40 persen terbawah," katanya.
Dalam merancang RPJMN 2020-2024, Jokowi juga menekankan bahwa program kerja pemerintah selanjutnya akan lebih fokus kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Meski begitu, ia menjamin bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak 2014 lalu tetap dilanjutkan dalam pemerintahan yang akan datang.
"Pemerataan dan kualitas pendidikan yang sudah disusun bisa kita lanjutkan, juga program latihan kewirausahaan yang dimiliki masing-masing kementerian lembaga bisa disinerginikan," katanya.
Sidang kabinet paripurna kali ini dihadiri seluruh menteri Kabinet Kerja, ditambah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hingga akhir periode Kabinet Kerja, pemerintah masih mengejar penyelesaian pembahasan Omnibus Law yang menyangkut investasi. Pemerintah memang sedang mencoba memangkas aturan-aturan lama yang diyakini menyusahkan investor dalam membuka usahanya di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
