REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Mengingat suasana politik yang semakin memanas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pun menyiapkan kesiagaan pengamanan pemilihan kepala daerah hingga tingkat kecamatan. Kepala Satpol PP Sleman, Joko Supriyanto menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk menyiagakan petugas trantib.

“Masing-masing kecamatan ada lima sampai tujuh petugas trantib. Kesiagaan ini kami lakukan untuk mengantisipasi gesekan Pilkada,” katanya pada awak media, Senin (19/10). Menurutnya, Satpol PP telah menyiapkan pengawasan dan pengamanan hingga pemilihan bupati berakhir.

Namun begitu, Joko tidak mengetahui lokasi mana saja yang menjadi titik rawan kerusuhan. Ia berpendapat setiap wilayah memiliki potensi yang konflik yang sama. Maka itu, porsi petugas pengamanan disesuaikan dengan jumlah penduduk. Bukan berdasarkan besar atau kecilnya potensi gesekan yang muncul.

“Kalau untuk pemetaan titik rawan kan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) yang punya. Kami hanya melakukan pemangamanan,” ujarnya. Meski begitu, Joko menegaskan, Satpol PP berkomitmen untuk mejaga kondusifitas daerah selama Pilkada ini. Sebagaimana intruksi dari Penjabat Bupati Gatot Saptadi.

Sebelumnya, Gatot menyampaikan lahirnya regulasi baru dari MK tentang pelaksanaan Pilkada satu calon memunculkan berbagai pendapat dan interpretasi baru. Hal ini harus disikapi dengan bijaksana demi menghindari terjadinya konflik antar golongan.

“Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik. Pengelolaan konflik tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah dan keamanan saja, tetapi perlu partisipasi dan dukungan penuh seluruh masyarakat. Baik para tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum,” katanya. Dengan demikian ia menuturkan pengelolaan konflik menjadi pekerjaan rumah bersama.

Menurutnya, secara umum kondisi Kabupaten Sleman tetap kondusif. Hal tersebut ditandai dengan kampanye yang berlangsung cukup tertib. Meski begitu, heterogenitas masyarakat di Kabupaten Sleman memunculkan potensi negatif yang akhirnya bisa merugikan publik.

Dalam kondisi saat ini, Gatot mengintruksikan agar setiap elemen masyarakat bersikap bijaksana dengan mengembalikan semua proses demokrasi kepada regulasi politik dan birokrasi. “Yang perlu saya tekankan saat ini adalah seluruh proses panjang demokrasi ini harus bermuara pada kondisi Sleman yang lebih baik,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika