REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan menggelar aksi secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Senin (19/10). Di Jakarta, aksi akan digelar di depan Istana Presiden.
Sekretaris Jenderal PB PMII, Abdul Haris Wally mengatakan, banyak catatan pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini. Mulai dari persoalan ekonomi, hukum hingga politik.
“Permasalahan-permasalahan yang dihadapi harus diatasi dengan kebijakan yang tepat sasaran dan bersifat jangka panjang,” ujarnya dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Ahad (18/10).
Terdapat 10 tuntutan dalam aksi serentak nanti. Menurut Haris, pemerintah harus meninjau ulang proyek pembangunan infrastruktur yang berasal dari hutang luar negeri. Selain itu, pemerintah juga diminta dapat menstabilkan nilai tukar rupiah.
PMII juga mendesak agar pemerintah tidak melakukan impor pangan. Hal tersebut guna mewujudkan cita-cita Jokowi yang ingin Indonesia berswasembada pangan. Termasuk desakan agar serapan anggaran dipercepat.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan juga menjadi perhatian PMII. Sebab itu, pemerintah juga diminta tegas mencabut izin perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
PMII juga meminta agar perubahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipercepat. Di bidang pendidikan, PMII meminta agar pendidikan agama diperkuat disetiap jenjang pendidikan. “Akses pendidikan harus dipermudah bagi masyarakat tidak mampu,” ucap Haris.
Kerusuhan yang mengatasnakamakan agama belakangan ini juga menjadi perhatian. Karena itu, lanjut Haris, pemerintah harus menjamin hak beragama setiap warga negara. Termasuk mengusut tuntas konflik yang terjadi di Tolikara Papua dan Aceh Singkil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
