REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Partai Demokrat meminta pemerintah pusat segera turun tangan dalam menyelesaikan konflik bernuansa SARA yang terjadi di Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

"Pemerintah yang lalu pernah menyelesaikan konflik senjata di Aceh dengan baik. Pemerintah saat ini diharapkan juga dapat segera menyelesaikan konflik Sara di Aceh Singkil hingga tuntas" ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI itu melanjutkan, seharusnya konflik bernuansa SARA tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat harus bisa mendampingi pemerintah daerah, agar konflik ini bisa segera dituntaskan.

"Apalagi perbedaan Suku, Agama, Ras dan antar  golongan dalam bernegara di jamin oleh konstitusi," katanya.

Ia melanjutkan, meskipun situasi sudah mulai membaik pasca terjadinya bentrok tersebut, namun bukan berarti persoalan tersebut sudah tuntas. Riefky mengatakan perdamaian di Aceh harus terus dijaga.

"Kami minta semua pihak mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat menfasilitasi dan mencari solusi yang terbaik, sehingga toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang sudah ada selama ini dengan saling menghormati dapat kembali terwujud," ujar politikus asal Aceh itu.

Riefky menambahkan pemerintah setempat juga harus segera membuat aturan yang tegas yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Selain itu kelompok minoritas dan mayoritas harus bisa saling menghargai.

"Pemerintah harus gerak cepat, mengingat isu SARA sangat mudah untuk menyulut konflik," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika