REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil sekjen PBNU Adnan Anwar mengatakan masyarakat dan bangsa Indonesia tidak boleh terkecoh dengan strategi diam atau sepi yang dilakukan para penganut paham kekerasan dan terorisme.
"Diam itu justru malah berbahaya. Memang harus kita akui akhir-akhir ini pergerakan mereka di luar sepi, tapi bisa jadi mereka tengah merancang strategi baru yang dikembangkan untuk menjalankan visi mereka," ujar Adnan di Jakarta.
Adnan mengatakan, masyarakat perkotaan yang rata-rata pemahaman agamanya agak rendah adalah pangsa yang memungkinkan untuk direkrut melalui propaganda di media sosial atau dunia maya, terutama oleh kelompok ISIS.
"Ingat, kelompok ini sangat kaya terutama dalam metode rekrutmen anggota melalui teknologi IT," kata mantan peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini.
Menurut dia, harus ada upaya untuk membendung strategi-strategi yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku terorisme. Harus ada sistem peringatan dini dalam menyikapi sikap diam itu.
"Bisa saja mereka menunggu momentum karena dukungan melalui taraf pemikiran itu sangat berbahaya dan memiliki potensi yang besar sekali. Intinya, dalam menangani gerakan kekerasan dan terorisme itu tidak boleh berhenti," ujar Adnan.
Adnan menilai apa yang digambarkan sepi akhir-akhir ini bukan karena mereka tidak ada, tetapi mereka sengaja membuat agak kendur.
Hal itu tidak lepas dari upaya pencegahan dan penindakan terorisme yang akhir-akhir dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga terkait lainnya seperti Polri dan TNI.
Namun, sekali lagi, Adnan mengingatkan bahwa ketiadaan aktivitas di permukaan tidak lantas menunjukkan bahwa kelompok penganut kekerasan sudah tidak ada.
"Jangan karena diam, mereka dianggap tidak ada. Faktanya, dakwah dan propaganda mereka, terutama melalui dunia maya, sangat efektif dalam pengembangan tujuan mereka yaitu khilafah," kata tokoh muda NU ini.
Menurutnya, memang ada kendala dalam melakukan amandemen UU Terorisme, misalnya, karena berbenturan dengan semangat demokrasi. Belum dilakukannya amandemen UU Terorisme disebutnya karena ketidakberanian kaum liberal di Indonesia. Padahal sudah banyak negara demokrasi lain yang memberlakukan UU tersebut.
Adnan menilai pemerintah agak lambat menyikapi masalah penyebaran paham kekerasan dan terorisme ini. Padahal Jerman saja sudah mengeluarkan peraturan dalam menyikapi penyebaran paham kebencian ini.
"Terus terang kita masih lemah dalam penindakan gerakan-gerakan seperti Parade Tauhid. Ini yang dikeluhkan para kiai pesantren. Ingat, bila mereka diberi keleluasaan dan mendapat simpati, akibatnya akan sangat fatal dan pasti mengancam NKRI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika