REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Puluhan guru honorer asal Kota Tasikmalaya berangkat ke Jakarta dalam rangka melakukan aksi dan audiensi bersama Kementrian Keagamaan (Kemenag) dan DPR RI Komisi VIII. Saat ini di Kota Tasikmalaya terdapat 2.817 guru honorer dan 800 di antaranya sudah tersertifikasi.
Ketua Umum Forum Guru Honorer Madrasah Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asari mengatakan, forum guru honorer se-Jawa Barat telah sepakat akan melakukan aksi di depan gedung DPR RI Senin (12/10). Selain aksi, mereka juga akan melakukan audiensi dan menyampaikan tiga poin utama tuntutan mereka.
"Salah satu yang menjadi tuntutan kami adalah tunjangan fungsional sertifikasi guru honorer yang sudah satu tahun lamanya belum dicairkan," kata Asep Senin (12/10).
Tuntutan lainnya, akan mempertanyakan SK Inpassing yang sudah ditandatangani mentri pada 2011 yang sampai sekarang belum ada realisasinya. Kemudian relokasi dana BOS harus diserahkan kembali ke Pemerintahan Kota dan Kabupaten. Hal tersebut menurut Asep dimaksudkan untuk memperlancar proses belajar dan mengajar.
Asep menjelaskan, berangkat dari tiga masalah tersebut yang belum ada kepastian dan belum terselesaikan, seluruh guru honorer se-Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan, harapan dari hasil audiensi bukan cair atau tidak cairnya anggaran, tapi kejelasan serta kepastiannya.
"Manajeman dari Kemenag seharusnya bisa memperlancar sampai ke bawah agar tidak tersendat segala sesuatunya yang datang dari pusat," kata Asep.
Menurut Asep, rata-rata guru honorer di Kota Tasikmalaya sudah mengajar sekitar lima sampai sepuluh tahun lamanya. Ia sendiri telah 15 tahun menjadi guru honorer. Ia mengungkapkan, sudah semestinya tidak ada sekat antara guru honorer dan guru PNS. Sebab kewajiban, tugas, beban dan tanggungjawabnya sama.
Selain itu, guru honorer yang beban tanggungjawab sama masih tidak lancar bayarannya. Tentu yang dikhawatirkan akan timbul kecemburuan sosial. Asep menjelsakan, pihaknya hanya ingin kesetaraan antara guru honorer dan PNS karena memiliki kewajiban dan beban tanggungjawab yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika