REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tengah 'ngambek' kepadanya. Hal ini dikarenakan tidak kunjung ditandatanganinya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014.

"Kamu tanya sama Pak Pras. Makanya kadang-kadang sama teman itu begitu, susah. Ini namanya teman ngambek," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/9).

Ia mengaku sudah mencoba menghubungi Prasetyo untuk membahas persoalan tersebut. Pasalnya tanpa tanda tangan Prasetyo, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2015 tidak dapat disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Padahal saat ini sudah memasuki bulan Oktober. Ini membuat penyerapan anggaran DKI Jakarta menjadi yang terendah.

"Saya telepon dia (Prasetyo), dia cuma bilang bercanda 'Abis lu enggak pernah nyari gue, gue cariin lu enggak angkat-angkat teleponnya'," ungkapnya.

Ahok, sapaan akrabnya, menilai kawannya tengah ngambek karena merasa tidak membutuhkan DPRD. Ia mengaku heran.

"Makanya saya bilang itu teman ngambek kayak anak gimana gitu," ucapnya.

Kondisi ini bermula saat Ahok menemukan anggaran yang tidak sesuai dalam APBD 2015. Banyak anggaran siluman yang menurutnya rawan akan penyelewengan salah satunya pengadaan UPS senilai Rp 12,1 triliun yang tidak diperlukan.

Atas dasar itu Pemprov DKI menghapuskan beberapa anggaran dan mengajukan RAPBD-P ke Kemendagri Agustus lalu. Namun hingga Oktober, rancangan tersebut tidak kunjung mendapat pengesahan dari Kemendagri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika