Ahad 11 Oct 2015 08:20 WIB

Curhatan Masyarakat Mentawai kepada Jokowi

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Angga Indrawan
Presiden Joko Widodo.
Foto: Setkab
Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban gempa dan tsunami di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar) Sabtu (10/10) lalu. Rombongan RI 1 datang ke lokasi tersebut menggunakan tiga helikopter Puma dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). 

Presiden mendarat di lokasi tersebut, tepatnya pada Kilometer 40, Dusun Bulasat, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan. Presiden Jokowi sempat berdialog selama satu jam dengan masyarakat setempat.

Dikatakannya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat yang tinggal di salah satu lokasi yang pernah diterjang tsunami pada 2010 lalu. "Banyak yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan hunian tetap dari pascatsunami, sehingga belum ngecek. Kebetulan banyak, masalah air bersih, listrik, jalan," tutur Presiden saat meninjau pembangunan jalur kereta api Stasiun BIM-Duku di Padang Pariaman, Sumbar, Sabtu lalu.

Presiden berjanji segera menindaklanjuti permasalahan-permasalah yang disampaikan masyarakat tersebut. Ia menargetkan, setidaknya untuk permasalahan-permasalahan yang mendesak pada 2016 dapat terselesaikan. Untuk ketersediaan listrik, Presiden Jokowi menuturkan, akan langsung meminta kepada PT PLN begitu tiba di Jakarta. Sementara untuk ketersediaan air bersih dan infrastruktur jalan, ia menargetkan dalam waktu dua tahun dapat terselesaikan.

"(Air bersih dan jalan) kami targetkan dua tahun selesai dan itu sudah dilihat Pak Menteri PU (menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat) tadi (Sabtu)," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, hunian tetap untuk 2.072 korban tsunami dan gempa dibangun di kawasan seluas 140 hektar (ha). hunian tetap tersebut, tersebar di sejumlah lokasi, seperti 523 unit di Pagai Utara/Sikakap, 936 unit di Pagai Selatan dan 613 unit di Sipora Selatan.

Penyelesaian hunian tetap di Mentawai, terkendala ketersediaan bahan kayu. Primer Koperasi Angkatan Darat (Premkopad) yang dipercaya dalam pengadaan kayu belum bisa mencukupi kebutuhan karena terkendala aturan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement