REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggenjot penuntasan lima permasalahan yang menghambat proses pembangunan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Hal ini sangat penting, untuk mengejar target pengoperasian tol sepanjang 11 kilometer (km) ini pada pertengahan 2016.
Menurut Plt Sekda Jabar, Iwa Karniwa, hambatan pertama adalah soal pembebasan lahan. Namun, realisasinya terus tumbuh menjadi 94,85 persen dari sebelumnya hanya 90 persen saat Groundbreaking pada 10 September 2015.
Permasalahan pembebasan lahan ini, kata dia, berada pada persoalan tanah wakaf. Karena itu, pihaknya melakukan pendataan. Nantinya data ini akan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenag Jabar.
"Saya sudah minta agar data tanah wakaf ini sudah ada pada Senin mendatang," ujar Iwa kepada wartawan di Gedung Sate, akhir pekan lalu.
Iwa mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan sejumlah pihak untuk membahas pembangunan Tol Soroja. Pembahasan, meliputi hambatan dan proses penyelesainnya kedepan. "Kami rapatkan soal Tol Soroja supaya bisa diakselerasi," katanya.
Hambatan kedua, kata dia, adalah soal jalan Tol Soroja yang akan melintas jembatan Sungai Citarum. Karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada pihak terkait untuk membantu sepenuhnya. Dalam waktu dekat, akan ada rapat teknis yang lebih detail.
Hambatan ketiga, kata dia, adalah kehadiran Sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) milik PLN dengan kekuatan diatas 600 kVa di jalur pembangun Tol Soroja. Untuk itu, Pemprov meminta bantuan soal titik jalur Sutet kepada PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB).
"Biasanya soal Sutet memakan proses cukup lama, diharapkan hanya 1-2 pekan," katanya.
Sementara hambatan keempat, kata dia, adalah soal perizinan dari Dirjen Sumber Daya Air (SDA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Namun, hal ini relatif akan lebih mudah karena selama ini Pemprov kerap melakukan koordinasi terkait program Citarum Bestari.
Hambatan terakhir, menurut Iwa, adalah dukungan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Iwa meminta, agar kantor pertanahan di masing-masing wilayah untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak yang berenang dalam pengadaan.
Dengan melihat seluruh kondisi tersebut, kata dia, pihaknya menargetkan upaya mengatasi hambatan bisa tuntas di Oktober dan November tahun ini. "Kami terjun langsung supaya mempercepat proses pembangunan,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika