REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pencairan dana desa tidak ada kaitannya dengan momentum pilkada serentak pada akhir tahun 2015.
"Saya tegaskan tidak ada kaitannya penyaluran dana desa dengan pilkada. Pencairan dana desa tidak harus menunggu pilkada selesai, pencairan dana desa harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda," katanya, Rabu, (7/10).
Untuk mengawasi agar tak terjadi penyelewengan dana desa, peran serta lembaga sosial masyarakat (LSM) dan elemen masyarakat lain sangat dibutuhkan. Makanya Kementerian Desa segera menunjuk para pendamping desa agar bisa mengawal pencairan dan penggunaan dana desa.
Sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menduga akan terjadi penyelewengan penyaluran dana desa di daerah yang tengah mepersiapkan pilkada serentak. Setidaknya terdapat 146 daerah yang kepala atau wakil kepala daerah sedang mencalonkan kembali, dengan total dana desa di daerah-daerah petahana tersebut mencapai Rp. 3.255.966.226.102.
"Jangan sampai implementasi program dana desa menjadi alat mobilisasi petahana untuk mendapatkan manfaat terselubung," kata Masykurudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika