REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menilai  penyerapan anggaran tidak lepas dari tidak maksimalnya peran pemerintah daerah. Padahal, seharusnya anggaran yang dirancang sendiri bisa dimaksimalkan untuk kegiatan yang dijadwalkan.

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan beberapa alasan Pemprov DKI lambat menyerap anggaran. Pergeseran pejabat menjadi poin yang harus diperhatikan. Ini mengakibatkan pejabat yang baru harus kembali beradaptasi dan ragu mengeksekusi anggaran.

"Pergeseran pejabat ini jadi faktor juga. Ahok keseringan ganti pejabat. Jadi mereka takut mau eksekusi anggaran. Namanya juga baru," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (6/10).

Selain itu, perencanaan sebelumnya dinilai tidak bagus. Anggaran dari masing-masing SKPD terlalu berlebihan. Padahal pada praktiknya belum tentu yang direncanakan tersebut dijalankan. Akibatnya banyak rancangan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Pendapatan DKI yang menurun juga dianggapnya menjadi salah satu faktor penyebab. Pendapatan daerah yang hanya Rp 21 triliun tidak menjadi modal yang cukup untuk membiayai kegiatan pemprov.

Menurutnya, gubernur harusnya bisa mendorong para SKPD-nya meningkatkan penyerapan anggaran. Mengingat tahun 2015 sudah memasuki bulan Oktober.

Tercatat DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran terendah. Prabowo menyebut ini bisa menjadi indikator kegagalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama gagal mengelola anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika