REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku ada kekurangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam merencanakan penyerapan anggaran. Hal itu menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan APBD DKI di triwulan pertama.
"Perencanaannya memang seperti itu awalnya yang rendah. Kedua, persiapan dari masing-masing SKPD perlu ditingkatkan," kata dia di Balai Kota, Kamis (5/4).
Menurutnya, penyerapan anggaran bisa lebih tinggi di awal tahun jika perencanaan disiapkan dari tahun sebelumnya. Sandi ingin anak buahnya melakukan hal tersebut sehingga pola pikir penyerapan anggaran hanya besar di akhir tahun tidak terjadi.
"Nanti kita coba ubah pola pikirnya agar perencanaannya itu tidak di ujung saja digenjotnya tapi mulai kuartal per kuartal. Dan ini memang mulai harus kita bicarakan tahun 2019 mulai sekarang, mulai bulan Maret-April," ujar dia.
Sandi mengatakan, penyerapan anggaran di triwulan pertama memang lebih rendah dari target 12 persen APBD. Realisasi anggaran hanya 8,23 persen per 31 Maret 2018. Namun, dari belanja langsung dan tidak langsung, Sandi mengklaim semua sesuai rencana.
"Hanya satu belanja yang belum bisa dapat kita kategorikan sebagai sukses yaitu pengadaan tanah," ujar dia.
Menurutnya, pengadaan tanah beberapa dinas belum bisa optimal lantaran terbentur kesiapan dokumen dan lahan itu sendiri. Belanja tanah sampai triwulan pertama ini, kata dia, baru sebesar Rp 107 Miliar dari target yang diharapkan jauh lebih tinggi.
"Penyerapan belanja modal ini berkaitan dengan pembebasan lahan itu ada di Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Bina Marga, dan Dinas Perumahan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui serapan anggaran di triwulan pertama tahun 2018 memang di bawah targetnya. Namun, dia mengklaim penyerapan anggaran saat ini masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya di rentang waktu yang sama.
"Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,65 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
