REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, gelombang PHK yang terjadi dalam masalah perlambatan ekonomi diluar dugaan. Untuk itu, ia meminta pemerintah jangan hanya mengeluarkan kebijakan untuk investasi dan pengusaha, tapi juga yang menyentuh pada masyarakat.
Menurut Dede Yusuf, Komisi IX sudah mengingatkan pemerintah untuk waspada soal ini sebulan yang lalu. Kemenaker juga sudah siapkan program seperti pelatihan dan pemberian modal bagi yang terkena PHK. Termasuk merubah PP tentang penarikan JHT sehingga bisa langsung diambil sebulan setelah PHK.
''Namun ternyata gelombang PHK lebih besar dari yang diduga,'' kata Dede Yusuf, saat dihubungi Republika, Ahad (4/10).
Oleh karena itu, mantan wakil Gubernur Jawa Barat itu menyebutkan, saat ini tentu domainnya menjadi lintas sektoral. Karena harus ada kebijakan negara dalam sektor ekonomi, yang bisa langsung dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang rentan terkena PHK.
Ia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa hanya sekedar paket kebijakan bagi investor dan pelaku usaha saja. Namun, kebijakan itu harus yang langsung seperti bantuan Langsung krisis bagi warga yang berpenghasilan dibawah UMR, Atau menurunkan BBM karena sekarang harga minyak dunia juga sudah turun.
''Kami Komisi IX akan terus memantau dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait ini. Namun jika hal ini masih terus terjadi, maka harus lintas komisi melakukan pendalaman,'' ujarnya.
Mantan aktor ini menyebutkan, ada beberapa komisi yang akan dilibatkan. Yaitu dengan Komisi VI terkait BUMN. Lalu Komisi VIII terkait data rentan miskin, dan juga Banggar agar bisa mengalihkan sementara anggaran-anggaran infrastruktur kepada jaring pengaman sosial dulu. ''Tapi masih bersifat informal,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
