REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta agar PT Pertamina menghitung ulang harga premium. Jika memungkinkan, pemerintah ingin menurunkan harga BBM. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menegaskan kebijakan yang masih dikaji tersebut bukan untuk menaikan popularitas.
Kendati begitu, Ari tidak menyampaikan bantahannya secara tegas. Ia hanya menyebut pemerintah berupaya merespons perlambatan ekonomi dengan memberikan stimulus jangka pendek berupa penurunan harga BBM.
"Presiden ingin mencari terobosan di tengah perlemahan ekonomi global. Paket ekonomi tahap pertama, kedua dan seterusnya dilakukan untuk itu," ujar Ari lewat pesan singkat pada Republika, Ahad (4/10).
Kepastian soal turun atau tidaknya harga premiun rencananya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (5/10). Kebijakan soal BBM ini akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap III yang diluncurkan untuk menggenjot perekonomian nasional.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo meminta Presiden tidak gegabah dalam mengambil kebijakan soal BBM. Dia menilai, jangan sampai keputusan dibuat hanya untuk popularitas. Apalagi, sebelumnya sudah ada keputusan bahwa harga BBM akan ditinjau tiap tiga atau enam bulan sekali.
"Maksud saya jangan untuk popularitas, tetapi harus betul-betul untuk akuntabilitas dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika