REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wali Kota Bitung, Hanny Sondakh mengimbau aparat pemerintahan di kota tersebut mewaspadai penduduk 'asing' yang tidak jelas identitasnya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2015.
"Aparat kecamatan dan kelurahan agar terus mengawasi penduduknya masing-masing," kata Wali Kota Sondakh dikutip Kabag Humas Pemerintah Kota (Pemkot), Edwin Kontu di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (3/10).
Menurut Wali Kota Sondakh, kepala lingkungan dan ketua RT merupakan unjung tombak aparat pemerintahan sudah seharusnya menjalankan fungsi pengawasan lebih serius guna mengantisipasi masuknya penduduk musiman menjelang Pilkada.
Wali Kota Sondakh mengatakan, baik aparat kecamatan maupun kelurahan bersama-sama dengan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bitung harus terus tingkatkan koordinasi terkait dengan data kependudukan sampai pada segala kepengurusan data penduduk.
Disamping itu, kata Wali Kota Sondakh, perlu adanya razia ke tempat-tempat kos dan penginapan guna mengantisipasi adanya penduduk ilegal dari luar Kota Bitung jelang pesta demokrasi itu.
Razia itu selain untuk mengantisipasi penduduk ilegal di tempat-tempat kos dan penginapan, juga bertujuan untuk mendata para penghuni kos terkait dengan kelengkapan data kependudukan serta kartu identitas yang dimiliki.
Pada tanggal 9 Desember 2015 warga kota pelabuhan tersebut akan melaksanakan kegiatan Pilkada wali kota dan wakil wali Kota Bitung secara serentak dengan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
