REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG -- Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono mengatakan seluruh biaya pengobatan Tosan, akitivis penolak tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat.

"Kami sudah menyampaikan hal itu secara lisan kepada Bupati Lumajang As'at Malik dan beliau menyetujui untuk meringankan beban keluarga Tosan," katanya di Lumajang, Jumat (10/3).

Selain biaya pengobatan Tosan, lanjut dia, pemerintah juga akan menanggung biaya hidup keluarga yang mendampinginya selama di rumah sakit tempat aktivis antitambang itu dirawat.

"DPRD Lumajang juga mengusulkan biaya hidup keluarga dan pendidikan anak Salim Kancil ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan hal itu juga disetujui oleh Bupati Lumajang," ucapnya.

Menurutnya pihak legislator akan memberikan surat rekomendasi tertulis terkait dengan hal itu kepada Pemkab Lumajang, sehingga ada jaminan dari pemerintah untuk keluarga korban kekerasan tersebut.

"Kasus Salim Kancil menjadi pelajaran yang sangat berharga di Kabupaten Lumajang. Kami mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas pelaku pembunuhan dan penganiayaan dua aktivis antitambang warga Desa Selok Awar-Awar itu," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI Komisi III dan Komisi VII turun ke Lumajang untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan meninggalnya aktivis antitambang Salim Kancil.

Bahkan, sejumlah legislator senayan itu melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak di antaranya Bupati Lumajang, Kapolres Lumajang, Ketua DPRD Jember, dan Kapolda Jatim.

Penganiayaan dan pembunuhan secara keji terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Dua aktivis antitambang pasir, Salim Kancil dianiaya dan dibunuh secara tidak manusiawi, sedangkan Tosan dianiaya hingga mengalami luka parah karena kedua korban kekerasan itu dikenal sebagai warga penolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika