REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI mendorong operator mempercepat pembangunan sejumlah ruas jalan tol Jabodetabek yang diyakini bakal mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Komisi yang membidangi infrastruktur ini mendesak agar jaringan jalan tol Jabodetabek yang terintegrasi di Jakarta dan sekitarnya ini bisa selesai akhir 2019.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mengungkapkan hal itu disela-sela memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke sejumlah ruas tol Jabodetabek, Rabu (30/9). Dalam kunker yang diikuti 15 anggota Komisi V DPR RI itu, Yudi menjelaskan persoalan pembebasan lahan masih menjadi hambatan pembangunan jalan tol.
“Beban terberat ruas tol di Jakarta saat ini ada di Jalur Lingkar Luar Jakarta (JLJ), Karena itu, pembangunan jaringan jalan tol yang baru harus bisa segera diselesaikan. Setidaknya harus selesai pada 2019 sehingga bisa mengurangi kemacetan,” kata Yudi.
Menanggapi pandangan DPR tentang JLJ, Direktur Utama JLJ Yudhi Krisyunoro mengaku sudah melakukan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan di JLJ. Mulai dari sodetan hingga jalur baru.
“Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengurai kemacetan yang ada, diantaranya menambah jalur tol JLJ antara Kampung Rambutan-Fatmawati dari 3 lajur menjadi 4 lajur dan Sodetan Fatmawati untuk kendaraan kecil dari arteri kita berikan akses masuk ke tol di depan Citos (Cilandak Town Square)," kata Yudhi
Sodetan tersebut, kata Yudhi, dibuat karena di depan Citos ada penyempitan jalur yang menyebabkan kemacetan panjang. Kendaraan dari exit Tol Fatmawati Pondok Labu, Blok M dan mobil yang mau ke Antasari tumpah jadi satu di jalan depan Citos tersebut. Sehingga untuk mengurai kemacetan maka dibuatkan sodetan Fatmawati.
Saat ini, untuk kawasan Jabodetabek ada 18 ruas jalan tol yang akan dibangun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sudah mulai melakukan pembebasan lahan. Namun, proses pembebasan lahan berjalan lamban.
Adapun ruas jaringan jalan tol yang masih terkendala pembebasan lahan antara lain ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (18,86 persen), ruas Kunciran-Serpong (27,65 persen), Serpong-Cinere (persiapan pengadaan tanah), Cimanggis-Cibitung (0,3 persen), Cibitung-Cilincing (10,56 persen), Depok-Antasari (26,42 persen), Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (29,19 persen) dan Cinere-Jagorawi (63,71 persen).
“Jaringan jalan tol yang terintegrasi di Jakarta ini sangat membantu untuk mengurai kemacetan. Sayangnya, masih terkendala masalah tanah. Kami berharap operator bisa membuat terobosan-terobosan agar pembebasan lahan bisa segera tuntas dan jalan tol jabodetabek ini bisa terhubung diakhir 2019,” kata Yudi.
Terkait desakan Komisi V DPR agar pembangunan jalan tol Jabodetabek bisa tuntas 2019, Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman menyampaikan akan berupaya mempercepat proses pembebasan lahan dan konstruksi sehingga bisa selesai sesuai target.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukung Komisi V DPR. Dengan dukungan DPR, mudah-mudahan pembangunan tol Jabodetabek yang terintegrasi ini bisa selesai tepat waktu dan segera dioperasikan,” Kata Adityawarman.
Selain meninjau sejumlah ruas tol Jabodetabek, Komisi V DPR RI juga mengunjungi ruas akses Tanjung Priok yang dibiayai APBN murni melalui loan. Proyek tol akses Tanjung Priok didanai melalui pinjaman JICA dengan total investasi Rp 4,5 triliun dan anggaran konstruksi Rp 3,5 triliun.
Proyek tersebut semula diagendakan rampung akhir 2015, namun dipastikan tidak tercapai. Perjanjian pinjaman tahap I dilakukan pada 31 Maret 2005 dengan nilai Rp 2,236 triliun sedangkan untuk tahap 2 dilakukan pada tanggal 29 Maret 2006 dengan nilai Rp 2,263 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika