REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korupsi dinilai dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong, mengatakan pemerintah perlu berupaya melakukan pencegahan korupsi dalam menjalankan pembangunan.
"Implementasi pembangunan dan pembiayaan pembangunan hanya akan efektif apabila korupsi dicegah dan dikurangi," kata Ilham Saenong, dalam rilisnya setelah menghadiri Deklarasi Dukungan Open Government Partnership (OGP) terhadap Agenda Pembangunan 2030 di Gedung PBB New York, Selasa (29/9).
Menurut Ilham, kendati pemerintah kerap kali menggelontarkan anggaran triliunan untuk dana pembangunan, namun kesejahteraan masyarakat masih belum tercapai. Ia menilai kondisi ini disebabkan oleh tindakan korupsi dan tata kelola pemerintah yang buruk.
"Akibatnya manfaat pelayanan publik dan pengadaan barang jasa pembangunan tidak sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan," lanjut Ilham.
Berdasarkan data Corruption Perception Index Indonesia yang dirilis Transparency International pada 2014, Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia memperoleh skor 32 dalam skala 0-100.
Skala nol menunjukkan negara paling korup dan angka 100 untuk paling bersih. Artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat persoalan korupsi yang tinggi di birokrasi, lembaga-lembaga politik, dan peradilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
