REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santosa menekankan perlunya mengoptimalkan pemanfaatan satwa liar di Indonesia. Menurutnya, selama ini kekayaan fauna di bumi Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan.
"Kekayaan alam seharusnya bermanfaat untuk rakyat banyak. Karena itu saya menawarkan suatu strategi pemanfaatan satwa liar secara optimal dan berkelanjutan," kata Yanto, kemarin.
Ia menginformasikan, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang mengagumkan. Di Indonesia, terdapat 1.600 jenis kupu-kupu, 1.531 jenis burung, 600 jenis reptil, dan 515 jenis mamalia.
Sayangnya, ujar Yanto, kontribusi kekayaan satwa liar belum terasa secara nyata baik terhadap perekonomian nasional maupun dalam pemenuhan kebutuhan rakyat sekitar. Padahal, UU No 5 Tahun 1990 mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat.
"Banyak sesungguhnya yang bisa dimanfaatkan, misalnya protein hewan, untuk bahan baku obat, sebagai simbol bangsa, hingga ekowisata," tuturnya.
Namun, pria yang meraih gelar doktor di Universite Paul Sabatier Prancis itu menyoroti dua permasalahan mendasar yang tidak mendukung optimalisasi kegunaan satwa liar. Dua masalah yang ada ialah larangan melakukan kegiatan pemanenan satwa liar di kawasan konservasi dan penetapan status jenis satwa yang dilindungi oleh UU, CITES, dan International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
Karenanya, ia menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali acuan yang digunakan IUCN maupn CITES. Lantas, melakukan evaluasi status populasi satwa secara periodik dan segera.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi Nasional Valuasi Satwa Liar itu menyatakan, identifikasi dan penelitian nilai optimal satwa adalah hal yang sangat penting dilakukan. Ia juga menyampaikan perlunya penghitungan nilai minimum viable population (MVP) guna menentukan kuota pemanenan agar kelestarian satwa tetap terjaga.
"Rusa atau banteng, misalnya, adalah satwa liar yang memiliki banyak sekali nilai manfaat. Jika menggunakan rumus minimum valiable population, seharusnya tidak masalah jika dipanen sebagian," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika