REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti transparansi keuangan partai politik yang dinilai masih menjadi permasalahan akut. Persoalan transparansi parpol dinilai mulai dari level kepengurusan tingkat pusat hingga daerah.
Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengatakan, salah satu penyebab tidak transparannya parpol yakni karena mayoritas parpol di tingkat daerah dan pusat menganggap laporan keuangan mereka hanya berlaku untuk internal, bukan untuk dipublikasikan.
Pihak penyumbang dana yang tidak terlibat dengan parpol namun menjadi sumber pendanaan terbesar, menjadi salah satu faktor yang mendorong parpol enggan mempublikasikan laporan keuangan mereka. Para penyumbang dana ini, lanjut Donal, sebagian besar enggan dicantumkan identitasnya.
"Ada yang menggunakan istilah penyumbang ideologis, mereka tidak mau dicantumkan identitasnya," kata Donal dalam dialog penyampaian hasil kajian ICW tentang tata kelola keuangan partai di Jakarta, Senin (28/9).
Menurut Donal, ada dua alasan yang menjadi penyebab sang penyumbang enggan identitasnya dicantumkan. Pertama, penyumbang non partai tersebut tidak hanya menyumbang di satu partai, namun banyak partai. Penyumbang seperti ini akan menyumbangkan dana sesuai dengan 'kebesaran' partai. Semakin besar partai itu, maka sumbangan yang diberikan juga akan semakin besar.
"Biasanya, mereka (parpol) yang menengah protes. Itu alasan partai tidak mau publikasikan penyumbang ke publik," ujarnya.
Alasan kedua, yakni berkaitan dengan pajak. Sebagian besar penyumbang, lanjut Donal, tidak ingin tersandung masalah pajak. Itulah yang menjadi alasan penyumbang tidak ingin identitasnya dipublikasikan oleh partai.
"Penyumbang tidak mau bermasalah dengan pajak. Nanti dipikir, bayar pajak cuma ratusan juta, tapi menyumbang partai miliaran rupiah," kata Donal.
Selain itu, Donal menyebutkan, sumbangan dana dari negara yang sangat minim juga menjadi penyebab sulitnya meminta transparansi dari parpol. Parpol, lanjutnya, hanya bergantung pada iuran kader yang punya kursi di pemerintahan dan pihak ketiga sebagai sumber dana. Oleh karena itu, ICW, kata Donal, berharap negara dapat meningkatkan bantuan keuangan dari APBD atau APBN.
"Sulit minta partai transparan kalau dana dari negara sangat kecil. Uang yang dikeluarkan untuk audit kadang lebih besar dari sumbangan negara. Tapi, bantuan ditingkatkan, standar tata kelolanya pun harus ditingkatkan," ujarnya.
"Dan ini dengan catatan, peningkatan dapat dilakukan jika kondisi ekonomi sudah membaik," kata Donal lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
