REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota DPD RI dapil Nusa Tenggara Barat, Lalu Suhaimi Ismy, mengatakan kebijakan melonggarkan izin pendirian minimarket cenderung akan memicu pertambahan jumlah penduduk miskin.

Sebab, masyarakat miskin kalah bersaing dari sisi fasilitas dengan minimarket yang memiliki fasilitas lengkap. Terlebih, kebijakan tersebut berubah-ubah setiap pergantian menteri.

“Izin (pelonggaran) minimarket akan menambah angka kemiskinan,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, NTB, Ahad (27/9).

Ia menuturkan, pemilik minimarket merupakan konglomerat yang memiliki uang banyak. Sementara, pedagang warung memiliki keterbatasan modal maupun fasilitas pendukung. Apalagi, orang-orang saat ini lebih memilih minimarket yang menjual barang dengan harga murah dan kebersihan terjamin.

Menurutnya, pedagang yang memiliki warung kecil akan kalah bersaing dengan minimarket. Dirinya pun mengkritik kebijakan pemerintah yang selalu berubah tiap pergantian menteri terjadi. Sebab, itu membuat kebijakan yang ada menjadi lebih kontradiktif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika