REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu celah mengapa kasus suap di pelabuhan pada proses dwelling time terjadi dikarenakan proses yang rumit dan panjang. Beacukai sebagai salah satu pihak yang berperan dalam masa bongkar muat diminta memperbaiki sistem.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya bersama Beacukai bekerjasama untuk memetakan persoalan masa bongkar peti kemas di pelabuhan. Menurut Tito perlu ada perubahan sistem sehingga lebih efisien dan tidak menimbulkan celah masuknya korupsi.

"Sistem yang ringkas akan membuat para pengusaha tidak melakukan suap kepada pemerintah. Selama ini celah suap terbuka karena proses yang panjang dan membutuhkan banyak pintu untuk mengurus izin," ujar Tito, Sabtu (26/9).

Namun, Tito tak menampik jika sistem banyak pintu dan izin yang ketat semata mata untuk menekan angka impor di Indonesia. Sehingga barang dalam negeri bisa lebih dimaksimalkan penggunaannya.

Tak bisa dipungkiri celah ini malah dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal untuk menyuap sehingga sistem yang ada tetap tidak bisa berjalan dengan baik. Perlu ada sistem yang efisien namun tidak membuka keran impor.

Sebab, menurut Tito jika izin diperlonggar bisa jadi ini malah jadi celah masuknya tindak pidana lainnya seperti Narkotika. "Tentua Beacukai yang lebih paham, maka kita masih terus berdiskusi untuk mencari jalan terbaik. Kita selaku aparat berfungsi untuk memonitor dan menindak jika terjadi tindak pidana," tambah Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika