REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebut kebijakan kependudukan di Indonesia dinilainya berhasil di dunia. Sebab, pemerintah memberlakukan kebijakan kependudukan bersamaan dengan pembangunan yang berlanjut serta menyeimbangkan dengan lingkungan.
Tak hanya itu, kebijakan kependudukan di Indonesia juga disebutnya telah sesuai dengan agama, budaya, kesehatan, dan ekonomi.
"Sehingga konsep KB di Indonesia tentu dianggap hal yang baik di dunia ini. Tapi dengan kombinasi-kombinasi, kombinasi transmigrasi pada zaman lalu, tapi tentu upaya transmigrasi sukarela juga berjalan dengan baik. Hal itulah yang menjadi upaya kita, bagaimana upaya kependudukan ini dapat berhasil," kata Kalla, Senin (21/9).
Wapres JK pun juga memberikan contoh kebijakan kependudukan di negara Singapura. Saat itu, Singapura pernah memberikan insentif atau tunjangan untuk membatasi jumlah kelahiran para penduduknya. Namun kemudian, pemerintah Singapura justru memberlakukan kebijakan yang sebaliknya.
"Maka sekarang terbalik justru memberikan insentif agar ibu-ibu di sana mau melahirkan anak. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu mempunyai dampak," jelas Kalla.
Tak hanya di Singapura, pemerintah Cina dulu pernah menganggap jumlah penduduk negaranya yang sangat besar merupakan beban negaranya. Namun, Cina kemudian menyadari bahwa kebijakannya keliru. Sebab, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif serta menjadi konsumen yang besar.
Selain Singapura dan Cina, India pun melakukan hal yang serupa. India bahkan meminta penduduk laki-laki untuk melakukan vasektomi. Namun kemudian, kebijakan itupun diubahnya.
"Tapi sekarang dengan kesadaran bahwa itu mendukung selama kebijakan ekonominya baik, maka itu dapat juga ekonominya maju dan penduduknya makmur. Jadi kebijakan kependudukan yang jadi pelajaran bagi kita semua," jelas Kalla.
Selain itu, Kalla juga mengatakan negara seperti Jerman memiliki kebijakan dan perhitungan yang baik saat menampung para pengungsi dari Suriah. Sebab, para pengungsi dari Suriah tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Jerman dengan memanfaatkan tenaga kerja mereka dalam lima hingga enam tahun mendatang.
Sementara, di Jepang juga pernah memberlakukan kebijakan untuk menggunakan para pekerja asing agar bekerja di negeri sakura itu.
"Pengalaman di Jepang, mereka kemudian secara besar-besaran mengundang pekerja asing hanya untuk menjaga atau memelihara orang-orang tua di Jepang, termasuk perawat di Indonesia. Itu risiko suatu negara," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika