REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merespon rencana kenaikan tunjangan para pejabat negara, Presiden, anggota DPR, dan pejabat negara lainnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Jazuli Juwaini menilai hal itu tidak elok dan patut dilakukan. Apalagi bila berkaca pada kondisi perekonomian dalam negeri yang sedang terpuruk.

PKS, kata Jazuli, memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan.  Terlebih, lanjutnya, rencana tersebut telah didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang rasional dan proporsional.

Namun, di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, rencana tersebut tetap dipatut dilaksanakan. "Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," jelas Jazuli.

Selain kurang elok dan patut, perdebatan yang terjadi akibat pro dan kontra rencana tersebut, kata Jazuli, akan menguras energi tanpa manfaat.

"Kita jauh lebih penting dan mendesak memfokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Apalagi data Badan Pusat Statistik terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu jiwa. Sedangkan pemutusan hubungan kerja (PHK), telah mencapai angka 30 ribu jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika