REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Presiden Joko Widodo membatalkan rencana shalat Idul Adha di Masjid Raya Sumatra Barat (Sumbar). Namun, akan melaksanakannya di lapangan Wirabraja Bukittinggi pada 24 September 2015 mendatang.
"Memang awalnya ada rencana Presiden shalat Idul Adha di Masjid Raya, tetapi informasi terakhir yang kita terima, jadwal itu dibatalkan dan dilaksanakan di Bukittinggi," kata Kepala Sub Bagian Pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumbar Fadli Tanjung, Jumat (18/9).
Presiden dijadwalkan juga melaksanakan serangkaian kegiatan di Sumbar. Jadwal itu menurutnya telah diterima Pemprov Sumbar. Namun, jadwal itu masih bisa berubah.
"Sesuai jadwal itu, Presiden datang ke Sumbar pada tanggal 23 September. Beliau juga akan meninjau sejumlah objek wisata dan peternakan sapi di Sumbar," katanya.
Dia menyampaikan, hari pertama kedatangan Presiden Joko Widodo, usai mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), sekitar pukul 10.00 WIB beliau langsung meninjau kawasan wisata Mandeh di Pesisir Selatan menggunakan heli jenis Super Puma.
Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, Presiden terbang dari Pesisir Selatan ke Kabupaten Limapuluh Kota, menggunakan heli yang sama.
"Di Limapuluhkota, Presiden rencananya meninjau areal peternakan sapi Padang Mangateh," jelas Fadli.
Setelah peninjauan, Presiden Joko Widodo juga akan mencicipi makanan khas Minang, dilanjutkan peninjauan rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi.
"Malamnya kalau memungkinkan, ada agenda menyapa masyarakat di Jam Gadang, tapi ini akan disesuaikan dengan keadaan," kata Fadli.
Pada hari kedua, Presiden Joko Widodo akan mengikuti shalat Idul Adha di Lapangan Wirabraja Bukittinggi. Usai shalat, ada agenda menyapa masyarakat.
Hari kedua itu juga diagendakan pembagian kartu sakti Jokowi di Bukittinggi. Setelah itu langsung menuju BIM.
"Di BIM Jokowi meninjau proyek kereta api Duku-BIM dan langsung terbang ke Pekanbaru, Riau," katanya.
Kedatangan Presiden ke Sumatera Barat tersebut merupakan kedatangan yang pertama kali setelah dilantik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika