REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan, kerja sama Indonesia dan Papua Nugini (PNG) perlu ditingkatkan. Terlebih menyusul adanya penyanderaan dua WNI di wilayah kedua negara oleh kelompok bersenjata.
"Penyanderaan ini persoalan yang cukup serius. Untuk mencegah hal itu terulang, perlu dibangun kerja sama yang lebih intensif dengan Papua Nugini," kata Ubedilah, Kamis (17/9).
Menurut Ubedilah, saat ini Indonesia cenderung melakukan kerja sama yang intensif dengan negara-negara perbatasan lain seperti Malaysia dan Singapura. "Indonesia harus lebih menyadari Papua Nugini adalah negara yang berhubungan langsung dengan Indonesia," kata Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) ini.
Sebelumnya, di wilayah perbatasan Indonesia-PNG pula, pada Rabu (9/9) terjadi penyanderaan dua warga negara Indonesia, Sudirman (28 tahun) dan Badar (30). Hingga saat ini, pembebasan keduanya masih dalam proses negosiasi.
Saat diculik, mereka sedang mencari kayu di Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, yang ditempuh selama tiga jam berjalan kaki dari Kampung Skoutio, Provinsi Sandaun, Papua Nugini, tempat mereka ditahan oleh kelompok bersenjata.
Adapun berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hubungan Indonesia-PNG telah dimulai sejak tahun 1973, dua tahun sebelum PNG memperoleh kemerdekaan tanggal 16 September 1975 dari Australia. Pemerintah Papua Nugini selalu menolak membicarakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di berbagai forum internasional untuk menghormati persahabatan dengan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika